Pembiayaan Pembangunan di Indonesia
Pembiayaan pembangunan di Indonesia terdiri dari beberapa sumber, tidak hanya dari pemerintah dan swasta saja tetapi juga dari luar negeri. Berikut ini adalah beberapa sumber pembiayaan pembangunan dari luar negeri :
1. Modal Asing dalam Pembangunan
Modal asing adalah sumber dana eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat perlu diikuti oleh perbankan struktur produksi dan perdagangan. Modal asing berperan penting dalam mobilisasi dana maupun transformasi struktural. Kebutuhan terhadap modal asing akan menurun setelah perubahan struktur benar-benar terjadi.
2. Motivasi Negara Donor
Hutang luar negeri yang disalurkan oleh negara maju ke negara yang sedang berkembang dan atau negara miskin tidak dilakukan atas dasar kemanusiaan, tetapi dilakukan atas dasar motivasi ekonomi bahkan politik. Hutang luar negeri tidak akan disalurkan tanpa ada keuntungan yang diperoleh negara pemberi hutang.
3. Sumber-sumber Pembiayaan Pembangunan Indonesia
Dana Perimbangan adalah salah satu sumber pembiayaan untuk pembangunan di Indonesia. Dana Perimbangan ini diterima oleh Indonesia khususnya Daerah Khusus Ibukota Jakarta dari modal asing.
Hutang luar negeri sebenarnya merupakan alat politik. Bagi CGI, Bank Dunia dan IMF, hutang tidak boleh berhenti, dan dalam hal ini justru yang meminjamkan yang tampak lebih aktif. Hal ini dikarenakan, utang merupakan alat untuk dapat melakukan intervensi politik bagi mereka. Misalnya, intervensi dalam penyusunan UU di negeri pengutang. Hutang juga merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan finansial lembaga-lembaga tersebut.
Politik Luar Negeri Indonesia
Politik luar negeri adalah strategi dan taktik yang digunakan oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain. Dalam arti luas, politik luar negeri adalah pola perilaku yang digunakan oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain. Politik luar negeri berhubungan dengan proses pembuatan keputusan untuk mengikuti pilihan jalan tertentu. Melalui politik luar negeri, pemerintah memproyeksikan kepentingan nasionalnya ke dalam masyarakat antar bangsa. Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa tujuan politik luar negeri adalah untuk mewujudkan kepentingan nasional. Tujuan tersebut memberikan gambaran mengenai keadaan negara dimasa yang akan datang, serta kondisi masa depan yang diinginkan. Pelaksanaan politik luar negeri diawali oleh penetapan kebijaksanaan dan keputusan dengan mempertimbangkan hal-hal yang didasarkan pada faktor-faktor nasional sebagai faktor internal, serta faktor-faktor internasional sebagai faktor eksternal.
Kaitan Pembiayaan Pembangunan dengan Politik Luar Negeri
• Investasi Asing untuk Pembiayaan Pembangunan
Penanaman Modal Asing sebagai salah satu komponen aliran modal yang masuk ke suatu negara dianggap sebagai aliran modal yang relatif stabil dan mempunyai resiko yang kecil dibandingkan aliran modal lainnya, misalnya portofolio investasi ataupun hutang luar negeri. Hal ini dikarenakan Penanaman Modal Asing tidak begitu mudah terkena gejolak fluktuasi mata uang (seperti halnya investasi portofolio) ataupun beban bunga yang berat (seperti utang luar negeri).
Sehingga pada masa yang akan datang dapat dipastikan bahwa Penanaman Modal Asing akan menjadi kunci sukses pembangunan di Indonesia. Pembangunan yang diharapkan bagi negara kita pada masa yang akan datang adalah pembangunan berkelanjutan. Sehingga Penanaman Modal Asing yang harus diterapkan di negara kita adalah Penanaman Modal Asing yang berdasarkan pembangunan berkelanjutan, yaitu Penanaman Modal Asing yang dapat memaksimalkan keuntungan bagi Indonesia dan meminimalkan dampak negatif penanaman modal tersebut bagi Indonesia.
Dampak dari Penanaman Modal Asing terhadap perekonomian suatu negara dapat disimpulkan bahwa dampak terhadap ekonomi secara keseluruhan sangat tergantung dari kondisi host countries (tingkat tabungan-investasi domestik), metode yang digunakan (misalnya merger & acuisition ataupun greenfield investment), sektor-sektor yang terlibat dalam Penanaman Modal Asing, dan tentunya stabilitas dari host countries. Oleh karena itu perlu dilakukan penilaian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh Penanaman Modal Asing.
• Perdagangan Internasional sebagai Motor Pembangunan
Perdagangan internasional sendiri diharapkan dapat menjadi mesin dari pertumbuhan ekonomi. Masalah perdagangan internasional, yang berlandaskan atas kebijaksanaan pembangunan ekonomi maupun kebijaksanaan perdagangan luar negeri banyak menyangkut ekspor sebagai pembatas pertumbuhan ekonomi. Potensi ekspor Indonesia sendiri dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi dunia dan tantangan pada daya saing nasional.
Guna mengembangkan perdagangan internasional, setidaknya diperlukan dua hal yaitu penciptaan persaingan sehat di dalam negeri untuk meningkatkan daya saing serta peningkatan akses pasar perdagangan internasional. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bagaimana mengatasi masalah yang timbul dari fluktuasi harga dan tekanan (shock) yang timbul dari luar.
Kebijakan perdagangan luar negeri sendiri, merupakan salah satu dari kebijakan ekonomi makro, yaitu tindakan atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang mempengaruhi struktur dan arah transaksi perdagangan dan pembayaran internasional. Karena merupakan salah satu bagian, maka kebijakan perdagangan luar negeri tidak independen, melainkan saling mempengaruhi terhadap komponen-komponen lain dari kebijakan ekonomi makro tersebut, seperti kebijakan industri, kebijakan fiskal, kebijakan tenaga kerja, kebijakan moneter dan lainnya. Tujuan kebijakan ekonomi perdagangan luar negeri adalah pertama, untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional dari pengaruh buruk atau negatif dari luar negeri, misalnya efek resesi ekonomi dunia terhadap pertumbuhan ekspor Indonesia. Kedua, untuk melindungi industri nasional dari persaingan barang-barang impor dari luar negeri. Ketiga, untuk menjaga keseimbangan neraca pembayaran yang sekaligus menjamin persediaan devisa yang cukup terutama untuk kebutuhan pembayaran impor dan cicilan utang luar negeri.
Strategi pengembangan ekspor pada dasarnya ditujukan untuk menciptakan struktur ekspor yang kuat dan tangguh. Struktur ekspor yang tangguh dapat tercapai apabila produk ekspor tersebut telah benar-benar beragam jenisnya, pasarnya tersebar luas, dan pelakunya juga makin banyak. Untuk itu langkah yang diperlukan adalah diversifikasi, baik produk, pasar, maupun pelakunya.
Perlu juga disadari bahwa, memasarkan produk di luar negeri sering berbeda dengan memasarkannya di dalam negeri. Pasaran di luar negeri sangat kompetitif sehingga hanya pengusaha yang ulet dan mempunyai daya saing tinggi yang akan menang dalam persaingan tersebut dan yang merebut pasaran.
• Hutang dan Bantuan Luar Negeri
Sumber ketiga dari sumber dana pembiayaan pembangunan yaitu hutang dan bantuan luar negeri. Sesuai amanat dari GBHN bahwa tingkat hutang luar negeri perlu dikurangi, pembahasan ini lebih memfokuskan pada analisis terhadap hutang luar negeri berikut permasalahan dan agenda ke depannya.
Permasalahan hutang luar negeri sekarang telah menjadi fokus perhatian utama meski pada awalnya sendiri hutang luar negeri seperti dimanatkan oleh GBHN tahun 1973 hanya sebagai pelengkap dan pembantu akan tetapi dalam perjalanannya telah terjadi penumpukan stok hutang luar negeri yang relatif tinggi. Posisi hutang yang sudah tinggi tersebut membawa konsekuensi logis pada beban pembayarannya.
Ukuran efektifitas lainnya yaitu progress variant. Dengan semakin kompleknya masalah yang dihadapi setelah krisis, otomatis semakin banyak proyek yang progress variannya negatif cukup besar. Hal itu menyebabkan beban pada kewajiban commitment fee dari sejumlah dana yang belum/tidak diserap (undisbursed balance). Sejak krisis jumlah proyek yang telah menjadi commitment dalam CGI tidak banyak yang dapat direalisasikan. Kecilnya realisasi terhadap commitment proyek baru berkaitan dengan persyaratan yang diajukan oleh donor semakin ketat, dimana besar kecilnya commitment lembaga donor tergantung keberhasilan Indonesia dalam memenuhi persyaratan. Persyaratan yang cukup menonjol adalah penyusunan on lending policy dan pelaksanaan fiduciary control yang pada intinya adalah perbaikan proses pengadaan barang dan jasa (proqurement process) yang lebih transparan.
• Sumber Dana Alternatif Non-Konvensional untuk Pembiayaan Pembangunan
Setidaknya terdapat lima konsep sumber dana untuk pembiayaan pembangunan yang dibahas dalam kajian ini yaitu: Global Public Goods, Pembangunan Berbasis Aset, Sistem Pajak Global, Arsitektur Baru Keuangan Internasional dan Bank Pembangunan Domestik. Usulan mengenai Global Public Goods dan Sistem Pajak Global sebagai alternatif pembiayaan pembangunan telah menjadi topik internasional dan dikemukakan di KTT Pembiayaan Pembangunan di Mexico 2002.
Dalam perkembangan wacana mengenai global public goods ini, terdapat isu yang dilontarkan oleh beberapa negara maju untuk mengaitkan ODA dengan global public goods. Argumen yang umumnya dipakai adalah bahwa pada dasarnya baik ODA atau bantuan secara umum dan global public goods masing-masing memiliki dampak baik terhadap pembangunan. Namun penggabungan keduanya mungkin lebih tinggi dari jumlah dampak yang dihasilkan secara sendiri-sendiri tanpa lainnya. Global public goods dapat meningkatkan secara marjinal dampak dari bantuan secara berlipat.
Alternatif kedua dari inovasi sumber dana untuk pembiayaan pembangunan adalah dengan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia untuk dikonversi menjadi modal. Dengan kekayaan yang melimpah, maka semestinya kekayaan ini dapat dimanfaatkan dengan melakukan konversi dan rekayasa finansial untuk menghasilkan modal. Dua konsep mengenai pembiayaan pembangunan berbasis sumber daya alam ini adalah Debt for Nature Swap (DNS) dsan sekuritisasi aset. Hal yang mendasari konsep DNS bersumber dari pengertian global bahwa upaya-upaya internasional untuk melestarikan sumberdaya alam mesti dilanjutkan dan negara-negara maju semestinya memiliki tanggung jawab untuk membantu negara-negara yang memiliki kesulitan ekonomi tersebut diantaranya melalui fasilitis swap.
Konsep kedua sekuritisasi aset bisa jadi merupakan suatu terobosan yang memungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut untuk menutup investasi swasta yang selama ini telah dibiayai dengan pinjaman luar negeri berjangka pendek yang saat krisis menimbulkan ketidak stabilan dalam neraca pembayaran dan mata uang. Setidaknya terdapat tiga mekanisme utama dalam pembiayaan aset yaitu Asset Backed Securities (ABS), Mortgage Backed Securities (MBSs) dan Real Estate Investment Trust (REITs).
Alternatif ketiga dari sumber dana untuk pembiayaan pembangunan adalah konsep pajak global. Di samping usulan pembentukan organisasi pajak internasional sendiri, ada tiga usulan jenis pajak yang mungkin perlu dipertimbangkan untuk diterapkan. Jenis pertama yaitu Carbon tax memang memiliki tujuan yang baik dan mungkin pula diterapkan di Indonesia jika kita mengabaikan aspek dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Perlu pengkajian lebih lanjut dampak pengenaan Carbon Tax terhadap perekonomian Indonesia. Jika diterapkan di negara maju yang memiliki kondisi perekonomian relatif maju mungkin sudah selayaknya, namun bagi perekonomian yang sedang tumbuh seperti Indonesia, dikhawatirkan pengenaan pajak ini akan menaikkan harga yang pada akhirnya cenderung menahan laju pertumbuhan ekonomi.
Jenis pajak kedua yaitu pajak mata uang asing yang bertujuan untuk mengurangi spekulasi, sangat mungkin diterapkan di Indonesia namun mendapatkan tentangan dari lembaga-lembaga internasional seperti IMF sehingga saat ini masih relatif sulit untuk diterapkan. Jenis pajak ketiga yaitu pajak transportasi udara internasional memiliki tingkat kemungkinan penerapan menengah, dimana besarnya peroleh dana diperikirakan pada level menengah dan tingkat keberlanjutannya bersifat jangka panjang.
Alternatif keempat berkaitan dengan ide perlunya arsitektur baru lembaga keuangan internasional. Sistem keuangan internasional yang ada saat ini dirasa tidak mampu melindungi dunia perekonomian dunia dari krisis keuangan. Dalam rangka mencegah krisis menjadi lebih dalam keterpurukannya di kemudian hari, diperlukan suatu reformasi dalam sistem atau arsitektur baru keuangan dunia. Dua konsep yang muncul adalah perlunya pengalokasian baru Special Drawing Rights dan secara regional perlu dibentuknya Asian Monetary Fund.
Alternatif kelima dari inovasi sumber dana untuk pembiayaan pembangunan menyangkut kelembagaan yaitu usulan dibentuknya bank pembangunan domestik. Konsepnya adalah bahwa dibutuhkan suatu lembaga keuangan yang dimiliki atau didukung oleh pemerintah guna mendukung kebijakan-kebijakan dan strategi perekonomian nasional serta membiayai proyek-proyek nasional yang tidak dapat didanai oleh swasta. Istilah yang mungkin bisa digunakan adalah policy based finance.
Secara umum dapat disimpulkan bahwa konsep-konsep alternatif inovasi sumber daya untuk pembiayaan pembangunan cukup mungkin diterapkan di Indonesia namun memiliki tingkat kesulitan karena dikelilingi beberapa faktor permasalahan domestik maupun internasional yang tak bisa dilepaskan. Begitu juga aspek-aspek non ekonomis yang melingkupinya termasuk aspek politik internasional.
Sumber :
http://okkifajrin.blogspot.com/2010/01/hutang-luar-negeri-dan-pembiayaan.html
http://mustofasmp2.wordpress.com/2009/01/20/politik-luar-negeri-indonesia/
http://www.bappenas.go.id/get-file-server/node/8205/
Sunday, May 8, 2011
Monday, March 21, 2011
Provinsi Aceh
Sejarah Perkonomian Aceh
Struktur ekonomi Aceh telah berubah secara signifikan sejak tahun 2003. Berkurangnya produksi minyak dan gas dan industri pengolahan lain yang terkait sejak tahun 2003 terjadi semakin cepat. Bagian dari sektor layanan (bangunan, perdagangan, transportasi), yang sedang tumbuh sebelum tsunami, telah bertambah sebagai hasil dari rekonstruksi yang mendorong pemulihan ekonomi yang masih lemah di Aceh dan kini merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan Aceh sangat kuat pada tahun 2006 dan 2007 sebesar 7,7 persen dan 7 persen, untuk berikutnya (tidak termasuk minyak dan gas). Angka tahun 2008 menunjukkan pertumbuhan di provinsi ini sebesar 8 persen. Karena kegiatan rekonstruksi telah mencapai tahap penyelesaian dan sektor yang tidak terkait dengan upaya rekonstruksi (pertanian, industri pengolahan, minyak dan gas) memperlihatkan kinerja yang sedikit lebih tinggi. Turunnya tekanan ekonami akan terus berlangsung dengan menipisnya cadangan minyak dan gas dan dampak krisis ekonomai dunia. Walaupun beberapa kegiatan masih berjalan, upaya rekonstruksi secara keseluruhan telah selesai dan kurangnya tambahan di beberapa sektor (perdagangan, bangunan) masih bisa terlihat tahun 2009. Produksi yang tergantung pada permintaan dunia seperti kopi juga akan mengalami penyusutan seperti yang terjadi dibanyak negara berkembang dalam usahanya untuk keluar dari resesi tahun 2009.
Sektor pertanian dan industri pengolahan masih stagnan. Berakhirnya konflik dan adanya bantuan yang berhubungan dengan upaya rekonstruksi telah sedikit meningkatkan produksi pertanian tetapi pertumbuhannya masih sangat kecil sekitar 0,8 persen. Industri pengolahan yang terkait erat dengan ketersediaan gas yang murah, juga ikut menurun dengan konsisten pada lima tahun terakhir, dengan pertumbuhan negatif lebih dari 40 persen di tahun 2008.
Menciptakan lapangan pekerjaan yang berkesinambungan masih merupakan tantangan utama. Rekonstruksi telah menciptakan kesempatan kerja jangka pendek, khususnya dalam sektor konstruksi dan jasa-jasa, tetapi sektor primer dan sekunder belum mampu menciptakan kesempatan kerja secara signifikan.
Sejak pertengahan tahun 2008, angka inflasi menjadi lebih rendah daripada angka inflasi nasional. Setelah mencapai puncaknya pada tahun 2005, pada saat upaya rekonstruksi dimulai, angka inflasi masih tetap tinggi selama beberapa tahun. Tahun 2008, lambannya dalam rekonstruksi dan jaringan penyuplai yang sudah pulih menghasilkan inflasi yang relatif rendah. Pada bulan Febuari 2009, IHK sebesar 5,9 persen, dibawah tingkat nasional yakni sebesar 8,6 persen dan dibawah 7,7 persen di Medan. Inflasi akan terus mengikuti trend yang menurun. Berdasarkan permintaan, setempat dan dunia, harga komoditas yang diratakan menurun lebih jauh, inflasi akan terus berlanjut tapi tidak membahayakan.
Upaya rekonstruksi sekarang berfokus pada pembangunan jangka panjang yang berkesinambungan, termasuk memperkuat instistusi dan masyarakat agar bisa melakukan peran penting dalam pengambilan keputusan untuk masa depan Aceh. Bank Dunia dengan dukungan keuangan dari Bantuan Pembangunan Internasional Pemerintah Denmark, mendukung pemerintah Aceh dan Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) dalam upayanya untuk mempromosikan pembangunan ekonomi yang berkesinambungan. Pembangunan seperti itu perlu dasar yang luas dan meyakinkan keberadaan hidup tidah hanya untuk orang Aceh saja sekarang, tetapi juga untuk generasi Masyarakat Aceh yang akan datang.
Untuk membantu mengatur transisi dari rekonstruksi ke pembangunan ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan, Bank Dunia bekerja dengan BRR dan pemerintah daerah dengan tujuan sebagai berikut :
• Membuat pilihan-pilihan kebijakan ekonomi dan lingkungan yang lebih baik melalui pembentukan upaya kerja/bermacam-macam kegiatan untuk membahas masalah-masalah ekonomi;
• Memahami lebih baik dampak tsunami dan rekonstruksi terhadap kemiskinan, ingkungan dan ekonomi melalui pengawasan sistematis terhadap konsep dasar lingkungan dan ekonomi;
• Memberikan input dan masukan-masukan terhadap kebijakan untuk strategi pembangunan ekonomi komprehensif yang berkesinambungan, khususnya yang menangani transisi dari rekonstruksi ke pembangunan jangka panjang; dan
• Meninggalkan sistem yang lebih baik bagi lembaga-lembaga di Aceh untuk melanjutkan kegiatan sebelumnya dengan menganalisa dan mengawasi kinerja ekonomi dan kualitas lingkungan hidup dengan meneruskan upaya sebelumnya untuk memperkuat kapasitas analisis lembaga pemerintahan dan akademis dan berbagai isu yang terkait dengan ekonomi dan lingkungan sekaligus menyediakan forum diskusi.
PAD Provinsi Aceh
Pendapatan Asli Daerah Banda Aceh pada tahun 2010 adalah Rp 52.276.367.773. PAD Aceh ini didapat dari hasil Pajak Daerah Rp 25.673.074.261 4, Hasil Retribusi Daerah Rp 16.450.560.000, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp 720.441.012, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp 9.432.292.500.
Hambatan Pembangunan di Aceh
Hambatan pembangunan di Aceh salah satunya adalah kemiskinan. Sebelum tsunami angka kemiskinan di Aceh sebesar 28,4 persen berdasarkan populasi tahun 2004, cukup lebih besar daripada daerah lain di Indonesia sebesar 16,7 persen. Angka kemiskinan meningkat setelah tsunami sebesar 32,6 persen. Pada tahun 2006 tingkat kemiskinan turun dibawah tingkat sebelum tsunami 26,5 persen, difasilitasi oleh kegiatan rekonstruksi dan berakhirnya konflik.
Kemiskinan di Aceh sedikit meningkat pada tahun 2005, namun masih jauh lebih tinggi dari daerah-daerah lain di Indonesia, yang merupakan suatu prestasi yang luar biasa kalau dilihat dari besarnya tsunami tahun 2004. Kemiskinan kemudian turun pada tahun 2006 sampai dibawah tingkat sebelum tsunami dan pertumbuhan ekonomi mulai memulih, membalikkan trend dalam meningkatkan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang stagnan. Pujian yang bisa diberikan pertama-tama dan yang paling utama pada ketabahan masyarakat Aceh. Saling membantu memberikan perlindungan setelah tsunami, mereka mulai tugas membangun kembali kehidupan mereka dan mencari kesempatan perdamaian. Pemerintah daerah dan pusat juga pantas menerima pujian ini selain menghadapi kesulitan dalam mengawasi salah satu upaya rekonstruksi yang paling besar yang pernah terjadi-dan satu satunya yang telah berhasil dilakukan dengan sangat baik. Akhirnya LSM dan komunitas internasional juga seharusnya didorong oleh peristiwa yang terjadi di Aceh. Mereka membantu pemerintah Indonesia dalam mencegah krisis kemanusiaan utama dan mitra yang sangat bisa dipercaya oleh pemerintah pusat dan daerah dalam membangun kembali provinsi ini.
Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Pembangunan
Salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan di suatu daerah adalah tersedianya cukup Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Merujuk pada amanat UUD 1945 beserta amandemennnya (pasal 31 ayat 2), maka melalui jalur pendidikan pemerintah secara konsisten berupaya meningkatkan SDM penduduk Indonesia. Program Wajib Belajar 6 tahun dan 9 tahun, Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA), dan berbagai program pendukung lainnya adalah bagian dari upaya pemerintah mempercepat peningkatan kualitas SDM, yang pada akhirnya akan menciptakan SDM yang tangguh, yang siap bersaing di era globalisasi.
Selain pendidikan, kesehatan juga menjadi salah satu faktor dalam keberhasilan pembangunan. Pembangunan bidang kesehatan meliputi seluruh siklus atau tahapan kehidupan manusia. Bila pembangunan kehidupan berhasil dengan baik maka secara langsung atau tidak langsung akan terjadi peningkatan kesejahteraan rakyat. Mempertimbangkan bahwa pembangunan bidang kesehatan merupakan bagian yang sangat penting dari ajang peningkatan SDM penduduk Indonesia, maka program-program kesehatan telah dimulai atau bahkan lebih diprioritaskan pada generasi penerus, khusus calon bayi dan anak dibawah lima tahun (balita).
Produk-produk Unggulan Provinsi Aceh
Banyak usaha-usaha yang dilakukan dan dikembangkan oleh masyarakat Aceh sehingga menghasilkan produk-produk unggulan khas Provinsi Aceh. Produk-produk tersebut meliputi hasil-hasil kekayaan alam, kuliner dan juga keterampilan dari masyarakatnya. Kuliner yang sangat terkenal di provinsi ini adalah abon ikan, dendeng ikan, dendeng aceh, krupuk melinjo, dll. Sedangkan kekayaan alam yang terkenal di Aceh adalah ikan, kepiting sangkak, bubuk kopi, mangga, jamur merang, dll. Produk unggulan dari Aceh yang lainnya adalah tas bermotif khas Aceh, Souvenir khas Aceh, kerajinan dari rotan, dan masi banyak lagi yang lainnya yang dapat menambah pundi-pundi pendapatan asli daerah provinsi ini.
Walikota dan Wakil Walikota Provinsi Aceh
Walikota provinsi Aceh saat ini adalah Ir. Mawardy Nurdin, M.Eng, Sc . Beliau lahir di Sigli, 30 Mei 1954 dan menjabat sebagai walikota Aceh sejak 19 Februari 2007 s/d sekarang. Sedangkan Wakil Waikota provinsi Aceh adalah Hj. Illiza Sa'aduddin Djamal, SE. Beliau lahir di Banda Aceh, 31 Desember 1973 dan menjabat sebagai wakil walikota Aceh sejak 19 Februari 2007 s/d Sekarang
Sumber :
http://www.bandaacehkota.go.id
http://aceh.bps.go.id/ada2010/sosial.html
http://web.worldbank.org/wbsite/external/countries/eastasiapacificext/indonesiainbahasaextn/0,,contentMDK:21871067~pagePK:141137~piPK:141127~theSitePK:447244,00.html
Struktur ekonomi Aceh telah berubah secara signifikan sejak tahun 2003. Berkurangnya produksi minyak dan gas dan industri pengolahan lain yang terkait sejak tahun 2003 terjadi semakin cepat. Bagian dari sektor layanan (bangunan, perdagangan, transportasi), yang sedang tumbuh sebelum tsunami, telah bertambah sebagai hasil dari rekonstruksi yang mendorong pemulihan ekonomi yang masih lemah di Aceh dan kini merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan Aceh sangat kuat pada tahun 2006 dan 2007 sebesar 7,7 persen dan 7 persen, untuk berikutnya (tidak termasuk minyak dan gas). Angka tahun 2008 menunjukkan pertumbuhan di provinsi ini sebesar 8 persen. Karena kegiatan rekonstruksi telah mencapai tahap penyelesaian dan sektor yang tidak terkait dengan upaya rekonstruksi (pertanian, industri pengolahan, minyak dan gas) memperlihatkan kinerja yang sedikit lebih tinggi. Turunnya tekanan ekonami akan terus berlangsung dengan menipisnya cadangan minyak dan gas dan dampak krisis ekonomai dunia. Walaupun beberapa kegiatan masih berjalan, upaya rekonstruksi secara keseluruhan telah selesai dan kurangnya tambahan di beberapa sektor (perdagangan, bangunan) masih bisa terlihat tahun 2009. Produksi yang tergantung pada permintaan dunia seperti kopi juga akan mengalami penyusutan seperti yang terjadi dibanyak negara berkembang dalam usahanya untuk keluar dari resesi tahun 2009.
Sektor pertanian dan industri pengolahan masih stagnan. Berakhirnya konflik dan adanya bantuan yang berhubungan dengan upaya rekonstruksi telah sedikit meningkatkan produksi pertanian tetapi pertumbuhannya masih sangat kecil sekitar 0,8 persen. Industri pengolahan yang terkait erat dengan ketersediaan gas yang murah, juga ikut menurun dengan konsisten pada lima tahun terakhir, dengan pertumbuhan negatif lebih dari 40 persen di tahun 2008.
Menciptakan lapangan pekerjaan yang berkesinambungan masih merupakan tantangan utama. Rekonstruksi telah menciptakan kesempatan kerja jangka pendek, khususnya dalam sektor konstruksi dan jasa-jasa, tetapi sektor primer dan sekunder belum mampu menciptakan kesempatan kerja secara signifikan.
Sejak pertengahan tahun 2008, angka inflasi menjadi lebih rendah daripada angka inflasi nasional. Setelah mencapai puncaknya pada tahun 2005, pada saat upaya rekonstruksi dimulai, angka inflasi masih tetap tinggi selama beberapa tahun. Tahun 2008, lambannya dalam rekonstruksi dan jaringan penyuplai yang sudah pulih menghasilkan inflasi yang relatif rendah. Pada bulan Febuari 2009, IHK sebesar 5,9 persen, dibawah tingkat nasional yakni sebesar 8,6 persen dan dibawah 7,7 persen di Medan. Inflasi akan terus mengikuti trend yang menurun. Berdasarkan permintaan, setempat dan dunia, harga komoditas yang diratakan menurun lebih jauh, inflasi akan terus berlanjut tapi tidak membahayakan.
Upaya rekonstruksi sekarang berfokus pada pembangunan jangka panjang yang berkesinambungan, termasuk memperkuat instistusi dan masyarakat agar bisa melakukan peran penting dalam pengambilan keputusan untuk masa depan Aceh. Bank Dunia dengan dukungan keuangan dari Bantuan Pembangunan Internasional Pemerintah Denmark, mendukung pemerintah Aceh dan Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) dalam upayanya untuk mempromosikan pembangunan ekonomi yang berkesinambungan. Pembangunan seperti itu perlu dasar yang luas dan meyakinkan keberadaan hidup tidah hanya untuk orang Aceh saja sekarang, tetapi juga untuk generasi Masyarakat Aceh yang akan datang.
Untuk membantu mengatur transisi dari rekonstruksi ke pembangunan ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan, Bank Dunia bekerja dengan BRR dan pemerintah daerah dengan tujuan sebagai berikut :
• Membuat pilihan-pilihan kebijakan ekonomi dan lingkungan yang lebih baik melalui pembentukan upaya kerja/bermacam-macam kegiatan untuk membahas masalah-masalah ekonomi;
• Memahami lebih baik dampak tsunami dan rekonstruksi terhadap kemiskinan, ingkungan dan ekonomi melalui pengawasan sistematis terhadap konsep dasar lingkungan dan ekonomi;
• Memberikan input dan masukan-masukan terhadap kebijakan untuk strategi pembangunan ekonomi komprehensif yang berkesinambungan, khususnya yang menangani transisi dari rekonstruksi ke pembangunan jangka panjang; dan
• Meninggalkan sistem yang lebih baik bagi lembaga-lembaga di Aceh untuk melanjutkan kegiatan sebelumnya dengan menganalisa dan mengawasi kinerja ekonomi dan kualitas lingkungan hidup dengan meneruskan upaya sebelumnya untuk memperkuat kapasitas analisis lembaga pemerintahan dan akademis dan berbagai isu yang terkait dengan ekonomi dan lingkungan sekaligus menyediakan forum diskusi.
PAD Provinsi Aceh
Pendapatan Asli Daerah Banda Aceh pada tahun 2010 adalah Rp 52.276.367.773. PAD Aceh ini didapat dari hasil Pajak Daerah Rp 25.673.074.261 4, Hasil Retribusi Daerah Rp 16.450.560.000, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp 720.441.012, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp 9.432.292.500.
Hambatan Pembangunan di Aceh
Hambatan pembangunan di Aceh salah satunya adalah kemiskinan. Sebelum tsunami angka kemiskinan di Aceh sebesar 28,4 persen berdasarkan populasi tahun 2004, cukup lebih besar daripada daerah lain di Indonesia sebesar 16,7 persen. Angka kemiskinan meningkat setelah tsunami sebesar 32,6 persen. Pada tahun 2006 tingkat kemiskinan turun dibawah tingkat sebelum tsunami 26,5 persen, difasilitasi oleh kegiatan rekonstruksi dan berakhirnya konflik.
Kemiskinan di Aceh sedikit meningkat pada tahun 2005, namun masih jauh lebih tinggi dari daerah-daerah lain di Indonesia, yang merupakan suatu prestasi yang luar biasa kalau dilihat dari besarnya tsunami tahun 2004. Kemiskinan kemudian turun pada tahun 2006 sampai dibawah tingkat sebelum tsunami dan pertumbuhan ekonomi mulai memulih, membalikkan trend dalam meningkatkan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang stagnan. Pujian yang bisa diberikan pertama-tama dan yang paling utama pada ketabahan masyarakat Aceh. Saling membantu memberikan perlindungan setelah tsunami, mereka mulai tugas membangun kembali kehidupan mereka dan mencari kesempatan perdamaian. Pemerintah daerah dan pusat juga pantas menerima pujian ini selain menghadapi kesulitan dalam mengawasi salah satu upaya rekonstruksi yang paling besar yang pernah terjadi-dan satu satunya yang telah berhasil dilakukan dengan sangat baik. Akhirnya LSM dan komunitas internasional juga seharusnya didorong oleh peristiwa yang terjadi di Aceh. Mereka membantu pemerintah Indonesia dalam mencegah krisis kemanusiaan utama dan mitra yang sangat bisa dipercaya oleh pemerintah pusat dan daerah dalam membangun kembali provinsi ini.
Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Pembangunan
Salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan di suatu daerah adalah tersedianya cukup Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Merujuk pada amanat UUD 1945 beserta amandemennnya (pasal 31 ayat 2), maka melalui jalur pendidikan pemerintah secara konsisten berupaya meningkatkan SDM penduduk Indonesia. Program Wajib Belajar 6 tahun dan 9 tahun, Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA), dan berbagai program pendukung lainnya adalah bagian dari upaya pemerintah mempercepat peningkatan kualitas SDM, yang pada akhirnya akan menciptakan SDM yang tangguh, yang siap bersaing di era globalisasi.
Selain pendidikan, kesehatan juga menjadi salah satu faktor dalam keberhasilan pembangunan. Pembangunan bidang kesehatan meliputi seluruh siklus atau tahapan kehidupan manusia. Bila pembangunan kehidupan berhasil dengan baik maka secara langsung atau tidak langsung akan terjadi peningkatan kesejahteraan rakyat. Mempertimbangkan bahwa pembangunan bidang kesehatan merupakan bagian yang sangat penting dari ajang peningkatan SDM penduduk Indonesia, maka program-program kesehatan telah dimulai atau bahkan lebih diprioritaskan pada generasi penerus, khusus calon bayi dan anak dibawah lima tahun (balita).
Produk-produk Unggulan Provinsi Aceh
Banyak usaha-usaha yang dilakukan dan dikembangkan oleh masyarakat Aceh sehingga menghasilkan produk-produk unggulan khas Provinsi Aceh. Produk-produk tersebut meliputi hasil-hasil kekayaan alam, kuliner dan juga keterampilan dari masyarakatnya. Kuliner yang sangat terkenal di provinsi ini adalah abon ikan, dendeng ikan, dendeng aceh, krupuk melinjo, dll. Sedangkan kekayaan alam yang terkenal di Aceh adalah ikan, kepiting sangkak, bubuk kopi, mangga, jamur merang, dll. Produk unggulan dari Aceh yang lainnya adalah tas bermotif khas Aceh, Souvenir khas Aceh, kerajinan dari rotan, dan masi banyak lagi yang lainnya yang dapat menambah pundi-pundi pendapatan asli daerah provinsi ini.
Walikota dan Wakil Walikota Provinsi Aceh
Walikota provinsi Aceh saat ini adalah Ir. Mawardy Nurdin, M.Eng, Sc . Beliau lahir di Sigli, 30 Mei 1954 dan menjabat sebagai walikota Aceh sejak 19 Februari 2007 s/d sekarang. Sedangkan Wakil Waikota provinsi Aceh adalah Hj. Illiza Sa'aduddin Djamal, SE. Beliau lahir di Banda Aceh, 31 Desember 1973 dan menjabat sebagai wakil walikota Aceh sejak 19 Februari 2007 s/d Sekarang
Sumber :
http://www.bandaacehkota.go.id
http://aceh.bps.go.id/ada2010/sosial.html
http://web.worldbank.org/wbsite/external/countries/eastasiapacificext/indonesiainbahasaextn/0,,contentMDK:21871067~pagePK:141137~piPK:141127~theSitePK:447244,00.html
Monday, February 28, 2011
Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Karena jumlah penduduk bertambah setiap tahun sehingga kebutuhan konsumsi sehari-hari juga bertambah setiap tahun, maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun.
Selain dari sisi permintaan dan penawaran, pertumbuhan penduduk juga membutuhkan pertumbuhan kesempatan kerja (sumber pendapatan). Pertumbuhan ekonomi tanpa dibarengi dengan penambahan kesempatan kerja akan mengakibatkan ketimpangan dalam pembagian dari penambahan pendapatan tersebut dan akan menyebabkan peningkatan kemiskinan. Pemenuhan kebutuhan konsumsi dan kesempatan kerja itu sendiri hanya bias dicapai dengan peningkatan output agregat (barang dan jasa) atau PDB yang terus-menerus, yang berarti peningkatan Pendapatan Nasional (PN).
Sumber-sumber Pertumbuhan
Pertumbuhan ekonomi bisa bersumber dari pertumbuhan permintaan agregat (AD) atau/dan pertumbuhan penawaran agregat (AS). Dari sisi AD, peningkatan AD di dalam ekonomi bisa terjadi karena PN, yang terdiri atas konsumsi rumah tangga, investasi (termasuk perubahan stok), konsumsi/pengeluaran pemerintah, dan ekspor neto. Dari sisi AS, pertumbuhan outout bias disebabkan oleh peningkayan volume dari faktor-faktor produksi yang digunakan, seperti tenaga kerja, modal (kapital), tanah.
Teori-teori dan Model-model Pertumbuhan
a. Teori Klasik
Dasar pemikiran dari teori klasik adalah pembangunan ekonomi dilandasi oleh sistem liberal, yang mana pertumbuhan ekonomi dipacu oleh semangat untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Beberapa teori klasik antara lain sebagai berikut :
1) Teori Pertumbuhan Adam Smith
Di dalam teori ini, ada tiga faktor penentu proses produksi/pertumbuhan, yaknu SDA, SDM, dan barang modal.
2) Teori Pertumbuhan David Ricardo
Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh SDA (dalam arti tanah) yang terbatas jumlahnya, dan jumlah penduduk yang menghasilkan jumlah tenaga kerja yang menyesuaikan diri dengan tingkat upah, diatas atau dibawah tingkat upah alamiah (upah minimal).
3) Teori Pertumbuhan dari Thomas Robert Malthus
Menurutnya, ukuran keberhasilan pembangunan suatu perekonomian adalah kesejahteraan Negara, yakni jika PNB potensialnya meningkat. Sektor yang dominan adalah pertanian dan industry. Jika output di kedua sektor tersebut ditingkatkan, maka PNB potensialnya akan bisa ditingkatkan. Ada dua kelompok faktor yang sangat menentukan pertumbuhan, yakni faktor-faktor ekonomi (tanah, tenaga kerja, modal, organisasi), dan faktor-faktor non ekonomi (kenyamanan atas kekayaan, konstitusi dan hukum yang pasti, etos kerja, dan disiplin pekerja yang tinggi).
4) Teori Marx
Ada dua hal penting yang membedakan teori ini dengan teori-teori lainnya yakni :
• Faktor-faktor produksi utama adalah tenaga kerja, tanah, dan modal.
• Peran teknologi dan ilmu pengetahuan serta peningkatan kualitas dari tenaga kerja dan input-input produksi lainnya terhadap pertumbuhan output dianggap konstan.
b. Teori Neo-Keynes
Model pertumbuhan yang masuk didalam kelompok teori Neo-Keynes adalah model Harrod dan Domar yang mencoba memperluas teori Keynes mengenai keseimbangan pertumuhan ekonomi dalam perspektif jangka panjang dengan melihat pengaruh dari investasi, baik pada AD maupun pada perluasan kapasitas produksi AS, yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Model dari Domar lebih memfokuskan pada laju pertumbuhan investasi. Sedangkan penekanan dari model Harrod lebih pada pertumbuhan Y jangka panjang.
c. Teori Neo-klasik
Pemikiran dari teori Neo-klasik berdasarkan pada kritik atas kelemahan-kelemahan atau penyempurnaan terhadap pandangan/asumsi dari teori klasik yang dibahas di atas. Beberapa teori Neo-klasik adalah sebagai berikut :
1) Model Pertumbuhan A. Lewis
Model ini meneliti gejala di Negara-negara berkembang (NSB). Model ini menjelaskan bagaimana pertumbuhan ekonomi dimulai disebuah NSB yang mempunyai dua sektor dengan sifat yang berbeda, yakni pertanian traditional yang subsistem di pedesaan dan industry modern di perkotaan. Dalam model ini, pertumbuhan ekonomi terjadi karena pertumbuhan industri dengan proses akumilasi modal yang pesat, sedangkan di pertanian pertumuhannya relative rendah dengan akumilasi capital yang rendah sekali.
2) Model Pertumbuhan Paul A. Baran
Model ini dikenal sebagai teori pertumbuhan dan stagnasi ekonomi. Pemikirannya sering disebut sebagai tesis Neomarxis, karena ia menolak pemikiran Marxis yang menyatakan bahwa NSB akan maju seperti di Eropa karena sentuhannya dengan Negara-negara maju (NM). Baran berpendapat bahwa akibat pengaruh dari NM, ekonomi NSB akan menjadi buruk. Menurutnya proses kapitalisme di NSB berbeda dengan yang terjadi di NM, di NSB proses akumulasi modal tidak terjadi. Yang terjadi justru sebaliknya, yaitu modal asing yang dating ke NSB justru mengambil surplus ekonomi yang terjadi.
3) Teori Ketergantungan Neokolonial
Dasar pemikiran dari teori ini adalah bahwa pembangunan ekonomi di NSB sangat tergantug pada NM, terutama dalam investasi langsung di sector pertambangan dan impor barang-barang industri. Ini membuat NSB hanya bisa berspesialisasi diproduk-produk primer yang nilai tambahnya rendah, sementara NM berspesialisasi dalam produksi industri yang menghasilkan nilai tambah besar.
4) Model Pertumbuhan WW. Rostow
Menurut Rostow, pembangunan ekonomi dimanapun juga merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat terbelakang ke masyarakat maju. Dalam modelnya, proses pembangunan terdiri atas lima tahapan, yaitu :
• Masyarakat tradisional
• Prakondisi untuk lepas landas
• Lepas landas
• Menuju kedewasaan
• Era konsumsi massal tinggi
5) Model Pertumbuhan Solow
Model ini adalah penyempurnaan model Harrod-Domar. Dalam model Solow, proporsi faktor produksi diasumsikan dapat berubah, tingkat upah tenaga kerja dan suku bunga juga dapat berubah. Jika jumlah tenaga kerja tumbuh melebihi jumlah stok kapital, upah akan turun relatif terhadap suku bunga. Atau sebaliknya, jika pertumbuhan kapital melebihi pertumbuhan tenaga kerja, suku bunga akan turun relatif terhadap upah.
d. Teori Modern
Teori-teori pertumbuhan yang telah dibahas kurang dapat menjelaskan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dibanyak Negara di dunia yang kenyatannya pertumbuhan tersebut tidak sepenuhnya hanya didorong oleh akumulasi modal dan penambahan jumlah tenaga kerja, tetapi juga disebabkan oleh penigkatan produktivitas dari kedua faktor produksi tersebut.
Model- model pertumbuhan di atas hanya melihat pada satu pertumbuhan saja, yakni kontribusi dari penambahan jumlah dari faktor-faktor produksi. Sumber pertumbuhan yang terpenting adalah peningkatan produktivitas, bukan jumlah dari faktor-faktor produksi yang digunakan dan ini mencerminkan adanya suatu progres teknologi.
Dilihat dari kerangka pemikirannya ada sejumlah perbedaan yang mendasar dengan kelompok teori klasik dan neo-klasik atau neo-keynes, diantaranya adalah yang mencakup tenaga kerja, kapital, dan kewirausahaan. Dalam kelompok teori modern, kualitas tenaga kerja lebih penting dari pada kuantitasnya. Kualitas tenaga kerja tidak hanya dilihat dari tingkat pendidikan, tetapi juga kondisi kesehatannya.
Sumber : Perekonomian Indonesia, Tulus H. Tambunan
Selain dari sisi permintaan dan penawaran, pertumbuhan penduduk juga membutuhkan pertumbuhan kesempatan kerja (sumber pendapatan). Pertumbuhan ekonomi tanpa dibarengi dengan penambahan kesempatan kerja akan mengakibatkan ketimpangan dalam pembagian dari penambahan pendapatan tersebut dan akan menyebabkan peningkatan kemiskinan. Pemenuhan kebutuhan konsumsi dan kesempatan kerja itu sendiri hanya bias dicapai dengan peningkatan output agregat (barang dan jasa) atau PDB yang terus-menerus, yang berarti peningkatan Pendapatan Nasional (PN).
Sumber-sumber Pertumbuhan
Pertumbuhan ekonomi bisa bersumber dari pertumbuhan permintaan agregat (AD) atau/dan pertumbuhan penawaran agregat (AS). Dari sisi AD, peningkatan AD di dalam ekonomi bisa terjadi karena PN, yang terdiri atas konsumsi rumah tangga, investasi (termasuk perubahan stok), konsumsi/pengeluaran pemerintah, dan ekspor neto. Dari sisi AS, pertumbuhan outout bias disebabkan oleh peningkayan volume dari faktor-faktor produksi yang digunakan, seperti tenaga kerja, modal (kapital), tanah.
Teori-teori dan Model-model Pertumbuhan
a. Teori Klasik
Dasar pemikiran dari teori klasik adalah pembangunan ekonomi dilandasi oleh sistem liberal, yang mana pertumbuhan ekonomi dipacu oleh semangat untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Beberapa teori klasik antara lain sebagai berikut :
1) Teori Pertumbuhan Adam Smith
Di dalam teori ini, ada tiga faktor penentu proses produksi/pertumbuhan, yaknu SDA, SDM, dan barang modal.
2) Teori Pertumbuhan David Ricardo
Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh SDA (dalam arti tanah) yang terbatas jumlahnya, dan jumlah penduduk yang menghasilkan jumlah tenaga kerja yang menyesuaikan diri dengan tingkat upah, diatas atau dibawah tingkat upah alamiah (upah minimal).
3) Teori Pertumbuhan dari Thomas Robert Malthus
Menurutnya, ukuran keberhasilan pembangunan suatu perekonomian adalah kesejahteraan Negara, yakni jika PNB potensialnya meningkat. Sektor yang dominan adalah pertanian dan industry. Jika output di kedua sektor tersebut ditingkatkan, maka PNB potensialnya akan bisa ditingkatkan. Ada dua kelompok faktor yang sangat menentukan pertumbuhan, yakni faktor-faktor ekonomi (tanah, tenaga kerja, modal, organisasi), dan faktor-faktor non ekonomi (kenyamanan atas kekayaan, konstitusi dan hukum yang pasti, etos kerja, dan disiplin pekerja yang tinggi).
4) Teori Marx
Ada dua hal penting yang membedakan teori ini dengan teori-teori lainnya yakni :
• Faktor-faktor produksi utama adalah tenaga kerja, tanah, dan modal.
• Peran teknologi dan ilmu pengetahuan serta peningkatan kualitas dari tenaga kerja dan input-input produksi lainnya terhadap pertumbuhan output dianggap konstan.
b. Teori Neo-Keynes
Model pertumbuhan yang masuk didalam kelompok teori Neo-Keynes adalah model Harrod dan Domar yang mencoba memperluas teori Keynes mengenai keseimbangan pertumuhan ekonomi dalam perspektif jangka panjang dengan melihat pengaruh dari investasi, baik pada AD maupun pada perluasan kapasitas produksi AS, yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Model dari Domar lebih memfokuskan pada laju pertumbuhan investasi. Sedangkan penekanan dari model Harrod lebih pada pertumbuhan Y jangka panjang.
c. Teori Neo-klasik
Pemikiran dari teori Neo-klasik berdasarkan pada kritik atas kelemahan-kelemahan atau penyempurnaan terhadap pandangan/asumsi dari teori klasik yang dibahas di atas. Beberapa teori Neo-klasik adalah sebagai berikut :
1) Model Pertumbuhan A. Lewis
Model ini meneliti gejala di Negara-negara berkembang (NSB). Model ini menjelaskan bagaimana pertumbuhan ekonomi dimulai disebuah NSB yang mempunyai dua sektor dengan sifat yang berbeda, yakni pertanian traditional yang subsistem di pedesaan dan industry modern di perkotaan. Dalam model ini, pertumbuhan ekonomi terjadi karena pertumbuhan industri dengan proses akumilasi modal yang pesat, sedangkan di pertanian pertumuhannya relative rendah dengan akumilasi capital yang rendah sekali.
2) Model Pertumbuhan Paul A. Baran
Model ini dikenal sebagai teori pertumbuhan dan stagnasi ekonomi. Pemikirannya sering disebut sebagai tesis Neomarxis, karena ia menolak pemikiran Marxis yang menyatakan bahwa NSB akan maju seperti di Eropa karena sentuhannya dengan Negara-negara maju (NM). Baran berpendapat bahwa akibat pengaruh dari NM, ekonomi NSB akan menjadi buruk. Menurutnya proses kapitalisme di NSB berbeda dengan yang terjadi di NM, di NSB proses akumulasi modal tidak terjadi. Yang terjadi justru sebaliknya, yaitu modal asing yang dating ke NSB justru mengambil surplus ekonomi yang terjadi.
3) Teori Ketergantungan Neokolonial
Dasar pemikiran dari teori ini adalah bahwa pembangunan ekonomi di NSB sangat tergantug pada NM, terutama dalam investasi langsung di sector pertambangan dan impor barang-barang industri. Ini membuat NSB hanya bisa berspesialisasi diproduk-produk primer yang nilai tambahnya rendah, sementara NM berspesialisasi dalam produksi industri yang menghasilkan nilai tambah besar.
4) Model Pertumbuhan WW. Rostow
Menurut Rostow, pembangunan ekonomi dimanapun juga merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat terbelakang ke masyarakat maju. Dalam modelnya, proses pembangunan terdiri atas lima tahapan, yaitu :
• Masyarakat tradisional
• Prakondisi untuk lepas landas
• Lepas landas
• Menuju kedewasaan
• Era konsumsi massal tinggi
5) Model Pertumbuhan Solow
Model ini adalah penyempurnaan model Harrod-Domar. Dalam model Solow, proporsi faktor produksi diasumsikan dapat berubah, tingkat upah tenaga kerja dan suku bunga juga dapat berubah. Jika jumlah tenaga kerja tumbuh melebihi jumlah stok kapital, upah akan turun relatif terhadap suku bunga. Atau sebaliknya, jika pertumbuhan kapital melebihi pertumbuhan tenaga kerja, suku bunga akan turun relatif terhadap upah.
d. Teori Modern
Teori-teori pertumbuhan yang telah dibahas kurang dapat menjelaskan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dibanyak Negara di dunia yang kenyatannya pertumbuhan tersebut tidak sepenuhnya hanya didorong oleh akumulasi modal dan penambahan jumlah tenaga kerja, tetapi juga disebabkan oleh penigkatan produktivitas dari kedua faktor produksi tersebut.
Model- model pertumbuhan di atas hanya melihat pada satu pertumbuhan saja, yakni kontribusi dari penambahan jumlah dari faktor-faktor produksi. Sumber pertumbuhan yang terpenting adalah peningkatan produktivitas, bukan jumlah dari faktor-faktor produksi yang digunakan dan ini mencerminkan adanya suatu progres teknologi.
Dilihat dari kerangka pemikirannya ada sejumlah perbedaan yang mendasar dengan kelompok teori klasik dan neo-klasik atau neo-keynes, diantaranya adalah yang mencakup tenaga kerja, kapital, dan kewirausahaan. Dalam kelompok teori modern, kualitas tenaga kerja lebih penting dari pada kuantitasnya. Kualitas tenaga kerja tidak hanya dilihat dari tingkat pendidikan, tetapi juga kondisi kesehatannya.
Sumber : Perekonomian Indonesia, Tulus H. Tambunan
Saturday, February 19, 2011
Monday, November 29, 2010
PD. Ramatex
Tekstil/bahan/kain adalah salah satu barang industri yang sangat penting peranannya dalam kehidupan, karena tekstil adalah bahan utama dalam pembuatan pakaian yang kita kenakan sehari-hari. Tanpa adanya pabrik dan perusahaan yang memasarkan tekstil/kain, tentu tidak akan ada pakaian, dan itu sangat mengkhawatirkan karena seperti yang kita ketahui, pakaian adalah salah satu kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia.
PD. Ramatex adalah salah satu perusahaan tekstil yang terletak di Pasar Pagi, Kota. Lokasi perusahaan yang berada dipusat tekstil di Jakarta ini membuat perusahaan dapat memasarkan produknya dengan mudah.
Seperti nama perusahaannya “tex”, perusahaan ini hanya memasarkan tekstil/kain, bukan dalam bentuk pakaian yang sudah jadi. Jenis-jenis kain yang dipasarkan oleh perusahaan ini bermacam-macam, mulai dari hycon, katun, syfon, saten, sutra, dan masih banyak lagi yang lainnya baik berupa kain polos ataupun bermotif. Harga yang ditawarkan perusahaan ini relatif, tergantung dari kualitas kain, jenis kain, dan juga motifnya. Mulai dari Rp 6.000 Rp 40.000 per yard (90 cm).
Dalam menentukan motif PD. Ramatex bekerja sama dengan beberapa pabrik lokal untuk mendapatkan pasokan kain yang akan didistribusikan. Selain bekerja sama dengan pabrik lokal, perusahaan ini juga mengimpor pasokan kain dari beberapa pabrik di negara lain seperti Jepang dan Korea.
Sistem pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan ini adalah dengan mendatangi langsung took-toko busana, butik, konveksi, dan juga pasar-pasar untuk menawarkan produknya. Diusianya yang sudah mencapai 35 tahun ini, PD. Ramatex sudah mempunyai ratusan pelanggan yang berasal dari Jakarta dan luar Jakarta.
Persaingan pasar yang ketat, membuat PD. Ramatex harus membuat strategi pemasaran yang tepat. Seperti mengeluarkan motif-motif baru dengan kualitas yang bagus, selalu mengikuti perkenbangan pasar sehingga dapat mengetahui jenis kain dan motif apa yang sedang diminati pasar, serta rajin mempromosikan atau menawarkan produknya melalui telepon atau mendatangi langsung ke toko-toko.
PD. Ramatex
Jl. Pintu Kecil no.2, Pasar Pagi
(021-6918955)
Narasumber :
Bpk. Amir Hamzah
PD. Ramatex adalah salah satu perusahaan tekstil yang terletak di Pasar Pagi, Kota. Lokasi perusahaan yang berada dipusat tekstil di Jakarta ini membuat perusahaan dapat memasarkan produknya dengan mudah.
Seperti nama perusahaannya “tex”, perusahaan ini hanya memasarkan tekstil/kain, bukan dalam bentuk pakaian yang sudah jadi. Jenis-jenis kain yang dipasarkan oleh perusahaan ini bermacam-macam, mulai dari hycon, katun, syfon, saten, sutra, dan masih banyak lagi yang lainnya baik berupa kain polos ataupun bermotif. Harga yang ditawarkan perusahaan ini relatif, tergantung dari kualitas kain, jenis kain, dan juga motifnya. Mulai dari Rp 6.000 Rp 40.000 per yard (90 cm).
Dalam menentukan motif PD. Ramatex bekerja sama dengan beberapa pabrik lokal untuk mendapatkan pasokan kain yang akan didistribusikan. Selain bekerja sama dengan pabrik lokal, perusahaan ini juga mengimpor pasokan kain dari beberapa pabrik di negara lain seperti Jepang dan Korea.
Sistem pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan ini adalah dengan mendatangi langsung took-toko busana, butik, konveksi, dan juga pasar-pasar untuk menawarkan produknya. Diusianya yang sudah mencapai 35 tahun ini, PD. Ramatex sudah mempunyai ratusan pelanggan yang berasal dari Jakarta dan luar Jakarta.
Persaingan pasar yang ketat, membuat PD. Ramatex harus membuat strategi pemasaran yang tepat. Seperti mengeluarkan motif-motif baru dengan kualitas yang bagus, selalu mengikuti perkenbangan pasar sehingga dapat mengetahui jenis kain dan motif apa yang sedang diminati pasar, serta rajin mempromosikan atau menawarkan produknya melalui telepon atau mendatangi langsung ke toko-toko.
PD. Ramatex
Jl. Pintu Kecil no.2, Pasar Pagi
(021-6918955)
Narasumber :
Bpk. Amir Hamzah
Friday, October 29, 2010
Layanan pada Universitas Gunadarma
Jenis Layanan yang ada di Universitas Gunadarma :
BAAK online, Studentsite, Staffsite, ILAB, SAP online , UG Warta Warga, UG Community, Virtual Class, UG Open CourseWare, BAPSI, Library, Career, E-learning, Seminar, Helpdesk.
• BAAK online : tempat seluruh informasi untuk mahasiswa Universitas Gunadarma.
• Studentsite : tempat untuk mendapatkan informasi jadwal kuliah, jadwal ujian, dan informasi-informasi lainnya.
• Staffsite : site dosen-dosen Universitas Gunadarma, di staffsite ini kita juga dapat mendownload materi dari dosen yang bersangkutan.
• ILAB : laboratorium praktikum mandiri, dimana kita melakukan praktikum sendiri tanpa dibantu oleh pembimbing.
• SAP online : daftar mata kuliah sampai semester akhir.
• UG Warta Warga : media kita untuk menulis tentang apa saja untuk pemenuhan tugas softskill.
• UG Community : media mahasiswa, dosen, bahkan alumni untuk berkomunikasi.
• BAPSI : meningkatkan kualitas universitas
• Library : media untuk mencari buku-buku yang dibutuhkan oleh mahasiswa.
• Career : media yang menyediakan informasi tentang lowongan kerja dan perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan Universitas Gunadarma.
• E-learning : media pembelajaran yang dapat dilakukan diluar kelas.
• Seminar : media yang memberikan informasi tentang seminar-seminar yang ada di Universitas Gunadarma.
• Helpdesk : media untuk meminta bantuan bila terdapat masalah pada studentsite dll.
Semua layanan yang ada pada site Universitas Gunadarma sangat bagus dan sangat membantu dalam proses belajar mengajar. Semua layanan itu memudahkan mahasiswa dan dosen karena mereka tidak harus bertemu langsung untuk belajar, bertanya, atau mendapatkan materi. Layanan-layanan tersebut juga memudahkan mahasiswa untuk mendapatkan informasi dan juga berkomunikasi dengan mahasiswa yang lainnya. Namun, karena banyaknya member yang membuka layanan-layanan tersebut terkadang membuat situs tersebut menjadi lama untuk dibuka bahkan error.
Link Layanan Universitas Gunadarma :
http://studentsite.gunadarma.ac.id
http://wartawarga.gunadarma.ac.id
http://staffsite.gunadarma.ac.id
http://library.gunadarma.ac.id
http://carrer.gunadarma.ac.id
http://elearning.gunadarma.ac.id
http://sap.gunadarma.ac.id
http://ilab.gunadarma.ac.id
http://helpdesk.gunadarma.ac.id
http://bapsi.gunadarma.ac.id
http://community.gunadarma.ac.id
Sumber : http://fachrimaulana.blogspot.com
BAAK online, Studentsite, Staffsite, ILAB, SAP online , UG Warta Warga, UG Community, Virtual Class, UG Open CourseWare, BAPSI, Library, Career, E-learning, Seminar, Helpdesk.
• BAAK online : tempat seluruh informasi untuk mahasiswa Universitas Gunadarma.
• Studentsite : tempat untuk mendapatkan informasi jadwal kuliah, jadwal ujian, dan informasi-informasi lainnya.
• Staffsite : site dosen-dosen Universitas Gunadarma, di staffsite ini kita juga dapat mendownload materi dari dosen yang bersangkutan.
• ILAB : laboratorium praktikum mandiri, dimana kita melakukan praktikum sendiri tanpa dibantu oleh pembimbing.
• SAP online : daftar mata kuliah sampai semester akhir.
• UG Warta Warga : media kita untuk menulis tentang apa saja untuk pemenuhan tugas softskill.
• UG Community : media mahasiswa, dosen, bahkan alumni untuk berkomunikasi.
• BAPSI : meningkatkan kualitas universitas
• Library : media untuk mencari buku-buku yang dibutuhkan oleh mahasiswa.
• Career : media yang menyediakan informasi tentang lowongan kerja dan perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan Universitas Gunadarma.
• E-learning : media pembelajaran yang dapat dilakukan diluar kelas.
• Seminar : media yang memberikan informasi tentang seminar-seminar yang ada di Universitas Gunadarma.
• Helpdesk : media untuk meminta bantuan bila terdapat masalah pada studentsite dll.
Semua layanan yang ada pada site Universitas Gunadarma sangat bagus dan sangat membantu dalam proses belajar mengajar. Semua layanan itu memudahkan mahasiswa dan dosen karena mereka tidak harus bertemu langsung untuk belajar, bertanya, atau mendapatkan materi. Layanan-layanan tersebut juga memudahkan mahasiswa untuk mendapatkan informasi dan juga berkomunikasi dengan mahasiswa yang lainnya. Namun, karena banyaknya member yang membuka layanan-layanan tersebut terkadang membuat situs tersebut menjadi lama untuk dibuka bahkan error.
Link Layanan Universitas Gunadarma :
http://studentsite.gunadarma.ac.id
http://wartawarga.gunadarma.ac.id
http://staffsite.gunadarma.ac.id
http://library.gunadarma.ac.id
http://carrer.gunadarma.ac.id
http://elearning.gunadarma.ac.id
http://sap.gunadarma.ac.id
http://ilab.gunadarma.ac.id
http://helpdesk.gunadarma.ac.id
http://bapsi.gunadarma.ac.id
http://community.gunadarma.ac.id
Sumber : http://fachrimaulana.blogspot.com
Saturday, October 23, 2010
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah perusahaan milik pemerintah daerah yang dibentuk berdasarkan UU No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, dan diperkuat oleh UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Nota Keuangan dan RAPBN, 1997/1998).
Dalam BUMD pemerintah memegang hak atas segala kekayaan dan usaha, berkedudukan sebagai pemegang saham dan pemodal perusahaan, serta memiliki wewenang dan kekuasaan dalam menetapkan kebijakan perusahaan. Pengawasan dalam BUMD pun dilakukan oleh pemerintah daerah yang berwenang.
Selain mencari keuntungan, BUMD juga berperan untuk melayani kepentingan umum, sebagai stabilisator perekonomian untuk menyejahterakan rakyat, sebagai sumber pemasukan negara dan kas negara, pemenuhan hajat hidup orang banyak, perintis kegiatan-kegiatan usaha, melaksanakan kebijakan pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan daerah, pemupukan dana bagi pembiayaan pembangunan daerah, serta memberikan bantuan dan perlindungan pada usaha kecil dan menengah. Dalam hal ini, seluruh atau sebagian besar modalnya adalah milik negara. Modalnya dapat berupa saham atau obligasi. BUMD juga dapat menghimpun dana dari pihak lain, baik berupa bank maupun non bank.
Berdasarkan kategori sasarannya BUMD dapat dibedakan menjadi dua golongan yaitu, perusahaan daerah untuk melayani kepentingan umum dan perusahaan daerah untuk tujuan peningkatan penerimaan daerah. BUMD tersebut bergerak dalam berbagai bidang usaha, seperti jasa keuangan dan perbankan (BPD dan Bank Pasar), jasa air bersih (PDAM), serta berbagai jasa dan usaha produktif lainnya dalam bidang industry, perdagangan, perhotelan, pertanian, perkebunan, percetakan, dan lain-lain.
Dapat dikatakan bahwa perkembangan BUMD secara kuantitatif memang sangat pesat. Namun perkembangan BUMD yang sangat pesat itu tidak didukung dengan peningkatan pada sisi kualitasnya. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan BUMD dalam menghasilkan pendapatannya. BUMD sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dituntut lebih profesional dan lebih efisien dalam melaksanakan tugasnya. Namun karena berbagai kendala, ternyata BUMD belum menunjukkan hal yang menggembirakan.
Beberapa kendala yang biasa dihadapi oleh BUMD yaitu, lemahnya kemampuan manajemen perusahaan, lemahnya kemampuan modal usaha, kondisi mesin dan peralatan yang sudah tua atau ketinggalan dibandingkan usaha lain yang sejenis, lemahnya kemampuan pelayanan dan pemasaran sehingga sulit bersaing, kurang adanya koordinasi antar BUMD, kurangnya perhatian dan kemampuan atas pemeliharaan aset yang dimiliki sehingga produktivitasnya rendah, besarnya beban administrasi akibat relatif besarnya jumlah pegawai dengan kualitas yang rendah, serta masih dipertahankannya BUMD yang merugi dengan alasan menghindarkan PHK dan “kewajiban” memberikan pelayanan umum bagi masyarakat.
Seharusnya penumbuhan dan pengembangan BUMD perlu dibina dan dilaksanakan, khususnya yang bermotifkan laba usaha untuk meningkatkan penerimaan bagian laba. Hal itu dapat dilakukan melalui peningkatan keahlian dan profesionalisme kerja dalam menjalankan perusahaan sebagai usaha komersil murni yang mengutamakan pertimbangan efisiensi dan pencapaian laba usaha yang memadai. Hendaklah ditanamkan jiwa dan semangat wirausaha (entrepreneurship) pada seluruh tenaga kerja dalam BUMD. Namun, pertimbangan perlindungan lingkungan perlu juga diperhatikan dan diterapkan. Dalam hal ini, upaya peningkatan daya saing BUMD jangan sampai mematikan usaha-usaha perekonomian rakyat yang berskala kecil dan menengah, begitu pula antar BUMD. Perlu dilakukan upaya perlindungan oleh Pemda agar dapat terhindar sehingga usaha BUMD dan usaha kecil/menengah dapat saling bekerja sama, serta saling mendukung dan memperkuat satu sama lain.
Sumber :
http://cpns.beasiswaz.com/badan-usaha-milik-negara-bumn/
http://blog.re.or.id/badan-usaha-milik-negara-dan-badan-usaha-milik-daerah.htm
http://bappenas.go.id/get-file-server/node/8605/
Dalam BUMD pemerintah memegang hak atas segala kekayaan dan usaha, berkedudukan sebagai pemegang saham dan pemodal perusahaan, serta memiliki wewenang dan kekuasaan dalam menetapkan kebijakan perusahaan. Pengawasan dalam BUMD pun dilakukan oleh pemerintah daerah yang berwenang.
Selain mencari keuntungan, BUMD juga berperan untuk melayani kepentingan umum, sebagai stabilisator perekonomian untuk menyejahterakan rakyat, sebagai sumber pemasukan negara dan kas negara, pemenuhan hajat hidup orang banyak, perintis kegiatan-kegiatan usaha, melaksanakan kebijakan pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan daerah, pemupukan dana bagi pembiayaan pembangunan daerah, serta memberikan bantuan dan perlindungan pada usaha kecil dan menengah. Dalam hal ini, seluruh atau sebagian besar modalnya adalah milik negara. Modalnya dapat berupa saham atau obligasi. BUMD juga dapat menghimpun dana dari pihak lain, baik berupa bank maupun non bank.
Berdasarkan kategori sasarannya BUMD dapat dibedakan menjadi dua golongan yaitu, perusahaan daerah untuk melayani kepentingan umum dan perusahaan daerah untuk tujuan peningkatan penerimaan daerah. BUMD tersebut bergerak dalam berbagai bidang usaha, seperti jasa keuangan dan perbankan (BPD dan Bank Pasar), jasa air bersih (PDAM), serta berbagai jasa dan usaha produktif lainnya dalam bidang industry, perdagangan, perhotelan, pertanian, perkebunan, percetakan, dan lain-lain.
Dapat dikatakan bahwa perkembangan BUMD secara kuantitatif memang sangat pesat. Namun perkembangan BUMD yang sangat pesat itu tidak didukung dengan peningkatan pada sisi kualitasnya. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan BUMD dalam menghasilkan pendapatannya. BUMD sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dituntut lebih profesional dan lebih efisien dalam melaksanakan tugasnya. Namun karena berbagai kendala, ternyata BUMD belum menunjukkan hal yang menggembirakan.
Beberapa kendala yang biasa dihadapi oleh BUMD yaitu, lemahnya kemampuan manajemen perusahaan, lemahnya kemampuan modal usaha, kondisi mesin dan peralatan yang sudah tua atau ketinggalan dibandingkan usaha lain yang sejenis, lemahnya kemampuan pelayanan dan pemasaran sehingga sulit bersaing, kurang adanya koordinasi antar BUMD, kurangnya perhatian dan kemampuan atas pemeliharaan aset yang dimiliki sehingga produktivitasnya rendah, besarnya beban administrasi akibat relatif besarnya jumlah pegawai dengan kualitas yang rendah, serta masih dipertahankannya BUMD yang merugi dengan alasan menghindarkan PHK dan “kewajiban” memberikan pelayanan umum bagi masyarakat.
Seharusnya penumbuhan dan pengembangan BUMD perlu dibina dan dilaksanakan, khususnya yang bermotifkan laba usaha untuk meningkatkan penerimaan bagian laba. Hal itu dapat dilakukan melalui peningkatan keahlian dan profesionalisme kerja dalam menjalankan perusahaan sebagai usaha komersil murni yang mengutamakan pertimbangan efisiensi dan pencapaian laba usaha yang memadai. Hendaklah ditanamkan jiwa dan semangat wirausaha (entrepreneurship) pada seluruh tenaga kerja dalam BUMD. Namun, pertimbangan perlindungan lingkungan perlu juga diperhatikan dan diterapkan. Dalam hal ini, upaya peningkatan daya saing BUMD jangan sampai mematikan usaha-usaha perekonomian rakyat yang berskala kecil dan menengah, begitu pula antar BUMD. Perlu dilakukan upaya perlindungan oleh Pemda agar dapat terhindar sehingga usaha BUMD dan usaha kecil/menengah dapat saling bekerja sama, serta saling mendukung dan memperkuat satu sama lain.
Sumber :
http://cpns.beasiswaz.com/badan-usaha-milik-negara-bumn/
http://blog.re.or.id/badan-usaha-milik-negara-dan-badan-usaha-milik-daerah.htm
http://bappenas.go.id/get-file-server/node/8605/
Universitas Gunadarma
Klik Gambar untuk Membuka Website
