Akuntansi Internasional – Switzerland (slide)

Standar Akuntansi Switzerland from Desty Trisnayannis

Akuntansi Internasional – Eropa (Switzerland)

Standar Akuntansi

Akuntansi di Switzerland atau Swiss adalah yang paling konservatif dan secretive di Eropa bahkan di dunia. Sama dengan di Jerman, akuntansi di Swiss didominasi oleh Company Law dan peraturan perpajakan, dibandingkan profesi akuntansi. Akan tetapi, hal yang membedakan dengan akuntansi Jerman adalah persyaratan hukum berkaitan dengan akuntansi sangatlah minimal dan membolehkan adanya perilaku rahasia. Hanya perusahaan yang terdaftar di pasar modal, bank, perusahaan asuransi, dan kereta api yang disyaratkan untuk mempublikasikan laporan tahunan.

Bersamaan dengan reformsai company law, profesi akuntansi mulai menaikkan perannya dalam dalam proses standard setting. Hal ini diilhami oleh FASB di AS. Tahun 1984, mengikuti inisiatif Swiss Institute of Certified Accountant, dibentuklah Foundation for Accounting and Reporting Recommendation. The Foundation mesupervisi Independent Accounting Standard Board yang membuat rekomendasi atas akuntansi keuangan dan pelaporannya.  

Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan Negara Swiss berasal dari sektor produksi. Sektor produksi utama diantaranya kimia, obat, instrumen pengukuran presisi, dan instrumen musik. Barang ekspor terbesar adalah kimia (34% total ekspor), mesin/elektronik (20,9%), dan instrumen lainnya (16,9%). Ekspor jasa berkontribusi terhadap sepertiga dari total ekspor. Sektor jasa - terutama perbankan, asuransi, pariwisata, dan organisasi internasional juga merupakan industri penting bagi Swiss.

Sistem Hukum

Sistem hukum merupakan kesatuan atau keseluruhan kaedah hukum yang berlaku di negara-negara di dunia. Sistem hukum dunia pada masa kini terdiri dari:

•  Hukum sipil
• Sistem hukum Anglo Saxon atau dikenal juga dengan common law
• Hukum agama
• Hukum adat, dan
• Hukum negara blok timur (sosialis)

Masing-masing negara mengembangkan variasinya sendiri dari masing-masing sistem atau memadukan banyak aspek lainnya ke dalam sistem.

Dari kelima sistem seperti yang telah disebutkan, Switzerland atau Swiss menganut sistem hukum sipil (civil law) atau yang biasa dikenal dengan Romano-Germanic Legal System yaitu sistem hukum yang berkembang di dataran Eropa, dan merupakan sistem hukum yang paling umum di dunia. Titik tekan pada sistem hukum sipil adalah penggunaan aturan-aturan hukum yang sifatnya tertulis. Sistem hukum ini berkembang di daratan Eropa sehingga dikenal juga dengan sistem Eropa Kontinental, kemudian sistem hukum ini disebarkan oleh  negara-negara daratan Eropa ke daerah-daerah jajahannya.

Secara umum, sistem hukum Eropa Kontinental dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Hukum Publik, dimana negara dianggap sebagai subjek atau objek hukum
2. Hukum Privat, dimana negara bertindak sebagai wasit dalam persidangan atau persengketaan.

Perpajakan

Pajak di Swiss diadakan oleh konfederasi Swiss, wilayah, dan kota. Swiss adalah republik federal dimana kedaulatan negara dibatasi oleh kekuasaan yang didelegasikan kepada negara federal melalui konstitusi federal. Akibatnya, otoritas untuk memungut pajak dipegang oleh wilayah individu Swiss melalui instistusi mereka. Dalam batas-batas wewenang yang dilimpahkan oleh hukum kewilayahan, kotamadya juga dapat memungut pajak. Luasnya kewenangan berbeda-beda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.

Konstitusi federal memberikan batas tertentu tentang perpajakan di tingkat wilayah dan kota federal. Untuk itu, tidak ada pajak yang dapat dikenakan kecuali yang diatur oleh Undang-Undang federal, wilayah dan kota. Swiss secara konstitusional melarang pajak berganda yang dilakukan oleh beberapa wilayah.

• Pajak Pendapatan

Pajak penghasilan baik yang merupakan pajak progresif atau proporsional dikenakan oleh konfederasi dan wilayah,pajak penghasilan tersebut berasal dari gaji para pekerja asing tanpa izin tinggal dan orang-orang yang menetap sementara, seperti musisi asing yang tinggal di Swiss.

• Pajak Keuntungan

Pajak proporsional atau progresif dikenakan oleh konfederasi (pada tarif tetap sebesar 8,5%) dan wilayah (pada tingkat yang berbeda-beda) pada keuntungan perusahaan. pajak ini didasarkan pada laba bersih sebagaimana dicatat dalam laporan laba rugi perusahaan, yang telah disesuaikan untuk keperluan pajak.

• Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah salah satu sumber utama pendanaan konfederasi Swiss. PPN dikenakan pada tingkat 8% pada sebagian besar penjualan barang dan jasa. Namun untuk pelayanan medis, pendidikan, dan budaya diberikan kebebasan pajak. Untuk pengiriman barang dan layanan yang diberikan di luar negeri, pihak yang menyediakan layanan atau pengiriman barang bertanggung jawab atas pembayaran PPN, tetapi biasanya pajak diteruskan ke pelanggan sebagai bagian dari harga.

Ikatan Politik dan Ekonomi

Selama ini Swiss mempertahankan hubungan diplomatik dengan hampir semua negara, Swiss bukan anggota Uni Eropa, warga Swiss secara konsisten menolak keanggotaan tersebut sejak awal 1990-an. Swiss tergabung dalam beberapa lembaga-lembaga dunia, diantaranya:

1. The European Free Trade Association (EFTA) adalah sebuah blok dagang-alternatif untuk negara Eropa yang tidak mampu, atau memilih tidak untuk bergabung dengan Uni Eropa.
2. Lembaga-lebaga khusus PBB seperti FAO (Food and Agriculture Organization), WB (World Bank),  WHO (World Health Organization), UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), UPU (Universal Postal Union), ILO (International Labour Organization), dan lain-lain.

Inflasi

Tingkat inflasi di Swiss sangat fluktuatif dilihat dari tahun 2008-2011, pada November 2011 dilaporkan bahwa inflasi Swiss -0,5%. Laju inflasi mengacu pada suatu kenaikan umum dalam harga-harga yang diukur terhadap tingkat standar daya beli. Tingkat inflasi Swiss pada Juni 2013 sebesar -0,6% dimana mengalami peningkatan dibanding bulan Mei 2013.

Tingkat Pendidikan

Swiss sudah lama menjadi pusat pendidikan, sistem pendidikan modern Swiss menjadi yang terbaik di dunia. Angka buta huruf di Swiss adalah 0%. Pendidikan di Swiss mengutamakan ekspresi individu (individual self expression), Johann Pestalozzi menekankan bahwa anak-anak sebaiknya belajar dari pengalaman mereka sendiri. Pemerintah Swiss sangat mengutamakan pendidikan warganya, jika ada enam warganya yang mengajukan untuk sekolah, maka pemerintah Swiss akan membangun sekolah dan menyediakan guru untuk mereka beserta fasilitas lengkap. Hal ini berlaku untuk semua warga negara Swiss, tidak peduli ras ataupun agama mereka.

Swiss tidak mengenakan biaya bagi setiap warga negaranya untuk bersekolah, setiap sekolah di masing-masing wilayah negara bagian menggunakan bahasa resmi yang biasa digunakan oleh warga setempat, siswa juga diwajibkan untuk mempelajari bahasa negara kedua untuk meningkatkan rasa kebangsaan mereka.

Budaya

Swiss adalah nama yang diambil dari kata schwyz yang merupakan nama dari tiga negara bagian yang dinyatakan sebagai pendiri. Swiss merupakan negara dari gabungan (federasi) 26 negara bagian. 26 negara bagian tersebut oleh pemerintah Swiss disebut sebagai kanton (wilayah). Letak geografis Swiss terletak di perbatasan Eropa Selatan dan Eropa Utara. Kota Bern dijadikan sebagai ibu kota negara, sekaligus pusat pemerintahan. Sedangkan kota Zurich dijadikan sebagai pusat perekonomian. Swiss bukan merupakan negara yang memiliki sumber alam yang berlimpah, sedikit sekali tanaman pangan atau tanaman dagang yang dapat hidup di daerah dataran Swiss. Namun, Swiss dapat menutupi kelemahan tersebut dengan cara meningkatkan perdagangan ekspor terutama barang-barang elektronik ke negara lain, itu sebabnya perekonomian Swiss tetap stabil sehingga nama Swiss tercatat sebagai salah satu negara terkaya di dunia.

Awalnya seperti negara-negara lain, Swiss sepi penduduk, terutama setelah diketahui angka kelahiran penduduk semakin menurun setiap tahunnya, oleh sebab itu pemerintah Swiss berharap besar dengan adanya kegiatan migrasi penduduk. Tercatat dalam sejarah hanya 22% yang berasal dari warga Swiss asli, dan sisanya hanyalah pendatang. Dari segi budaya, warga Swiss menggunakan bahasa Jerman (71,6%) yang digunakan oleh warga Swiss di bagian utara, timur dan bagian Swiss tengah, bahasa Perancis (23,2%) digunakan oleh warga Swiss di bagian barat, dan di Swiss bagian selatan, penduduknya menggunakan bahasa Italia (4%), sebagian kecil penduduk Swiss di sebelah tenggara menggunakan bahasa Romansh.

Tingkat Perkembangan Ekonomi

Swiss mempunyai tingkat perekonomian yang sangat stabil, makmur, dan berteknologi tinggi. Pada tahun 2011, Swiss termasuk dalam golongan negara termakmur di dunia berdasarkan pendapatan per kapita. Negara ini berada diurutan ke-19 pada besarnya PDB dan pada urutan ke-36 berdasarkan keseimbangan kemampuan berbelanja. Swiss juga berada pada urutan ke-20 menurut ekspor, meski ukurannya yang kecil. Swiss juga mendapatkan rating tertinggi di Eropa untuk Indeks Kebebasan Ekonomi pada tahun 2010. Pendapatan per kapita negara ini lebih tinggi dari kebanyakan negara Eropa Barat lainnya dan Jepang, Swiss mempunyai kekuatan ekonomi paling baik di dunia.

Sektor utama Swiss adalah produksi, sektor produksi utamanya diantaranya kimia, obat, instrumen pengukuran presisi dan instrumen musik. Barang ekspor terbesar adalah kimia (34% dari total ekspor), mesin atau elektronik (20,9%) dan instrumen lainnya (16,9%). Ekspor jasa berkontribusi terhadap sepertiga dari total ekspor. Sektor jasa terutama perbankan, asuransi,pariwisata dan organisasi internasional juga merupakan industri penting bagi Swiss.

Sumber :

http://id.wikipedia.org/wiki/Swiss#Ekonomi

https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_hukum_di_dunia

http://www.future-educons.com/jasa-dan-pelayanan/konsultan-sekolah/negara-tujuan/switzerland.html

http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2013/11/29/report-1385710918.pdf

http://konsultanpendidikan.com/2013/10/02/penasaran-bagaimana-sistem-pendidikan-negara-termakmur-di-dunia-cekidot-sistem-pendidikan-di-swiss-part-01/

AKUNTANSI INTERNASIONAL – BRUNEI DARUSSALAM (slide)

Brunei darussalam from Desty Trisnayannis

AKUNTANSI INTERNASIONAL – BRUNEI DARUSSALAM (ASIA)

·         Standar Akuntansi

Brunei Darussalam Accounting Standar Council (BDASC) didirikan pada tanggal 1 Agustus 2011 melalui penegakan Accounting Standar Orde (ASO) 2010. BDASC bertugas untuk mengeluarkan aplikasi standar akuntansi untuk perusahaan dan badan-badan lainnya yang ada di Brunei Darussalam. Kementerian Keuangan mengumumkan bahwa Yang Mulia Sultan Brunei Darussalam telah menyetujui untuk penegakan Standar Akuntansi Orde 2010. 

Tujuan utama dari Accounting Standar Orde adalah untuk mengawasi praktek dan profesi di sector jasa akuntansi oleh akuntan public di Brunei, dan untuk memastikan bahwa akuntan public mematuhi standard dan persyaratan prosedur yang ditentukan dalam kepentingan public. Langkah itu di ambil dalam menegakkan perintah Sultan Brunei yang juga telah menyetujui pembentukan komite, yaitu Komite Pemantau Akuntan Public yang akan bertanggung jawab untuk mengawasi Akuntan Publik dan mengawasi praktik akuntansi.

Diharapkan bahwa Standar Akuntansi Orde 2010 di Brunei Darussalam akan membawa berbagai manfaat pada masyarakat. Termasuk meningkatkan transparansi dan konsistensi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan oleh perusahaan komersial untuk memungkinkan para pemangku kepentingan untuk melakukan evaluasi , sementara pada saat yang sama memenuhi persyaratan yang terkait.

·         8 faktor yang mempengaruhi perkembangan akuntansi di Brunei Darussalam :

1. Sumber Pendanaan

Ekonomi Brunei Darussalam bertumpu pada sektor minyak bumi dan gas dengan pendapatan nasional yang termasuk tinggi di dunia satuan mata uangnya adalah Dolar Brunei yang memiliki nilai sama dengan Dolar Singapura.

Selain bertumpu pada sektor minyak bumi dan gas, pemerintah Brunei mencoba melakukan diversifikasi sumber-sumber ekonomi melalui upaya peningkatan di bidang perdagangan dan Industri

2. Sistem Hukum

Brunei memiliki sistem hukum ganda. Yang pertama adalah sistem yang diwarisi dari Inggris, mirip dengan yang ditemukan di India, Malaysia dan Singapura. Hal ini didasarkan pada Common Law Inggris, tapi dengan kodifikasi suatu bagian penting dari itu. The Common Law sistem hukum yang mencakup sebagian besar hukum di Brunei.

Struktur Common Law Courts di Brunei dimulai dengan kehakiman. Saat ini ada kurang dari 10 Magistrates untuk negara, yang semuanya penduduk lokal. Sebuah anak tangga di atas adalah hakim Pengadilan Intermediate. Ini didirikan untuk menjadi tempat pelatihan bagi para lokal. Saat ini ada 2 hakim Pengadilan Menengah, keduanya warga setempat. Pengadilan Tinggi saat ini terdiri dari 3 hakim, 2 di antaranya adalah penduduk setempat. Ketua Mahkamah Agung adalah hakim dari Pengadilan Tinggi Hongkong. Tidak ada sistem juri di Brunei dan seorang Hakim atau Hakim duduk sendirian untuk mendengar kasus hukuman mati kecuali untuk kasus-kasus dimana 2 Hakim Pengadilan Tinggi akan duduk. Pengadilan Tinggi terdiri dari 3 hakim, yang semuanya saat ini pensiun Hakim Inggris. Pengadilan Banding duduk dua kali setahun selama sebulan setiap kali. Banding kepada Dewan Penasihat dalam kasus pidana tidak lagi tersedia, sementara masih mempertahankan hak yang sangat terbatas banding kepada Dewan Penasihat dalam kasus perdata.

3. Perpajakan

Brunei tidak mewajibkan warga negaranya untuk membayar segala bentuk pajak untuk membiayai tunjangan kesejahteraan negara. Jadi tidak ada pajak penghasilan atau No Goods & Services Tax (GST), serta tidak ada Value-Added Tax (VAT) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dan satu-satunya pajak yang dibayar hanyalah Pajak Jalan.

4. Ikatan Politik dan Ekonomi

Brunei memiliki hubungan luar negeri terutama dengan negara negara ASEAN dan Negara-negara lain serta ikut sebagai anggota PBB. Kesultanan ini juga terlibat konflik Kepulauan Spratly yang melibatkan hampir semua negara ASEAN (kecuali Indonesia, Kamboja, Laos dan Myanmar), RRT dan Republik Tiongkok. Selain itu terlibat konflik perbatasan laut dengan Malaysia terutama masalah daerah yang menghasilkan minyak dan gas bumi. Brunei menuntut wilayah di Sarawak, seperti Limbang. Banyak pulau kecil yang terletak di antara Brunei dan Labuan, termasuk Pulau Kuraman, telah dipertikaikan oleh Brunei dan Malaysia. Bagaimanapun, pulau-pulau ini diakui sebagai sebagian Malaysia di tingkat internasional. Brunei tergabung dalam beberapa organisasi ekonomi internasional seperti APEC, ASEAN dan WTO.

5. Inflasi

Brunei memiliki tingkat inflasi rendah dan tidak mengenal adanya kebijakan pajak penghasilan pribadi. Kemampuan kesultanan Brunei untuk menyediakan program kesejahteraan yang berlimpah menjamin legitimasi yang sangat diperlukan oleh negara di dalam lingkungan politik tanpa perwakilan politik dan bentuk partisipasi politik yang berarti.

6. Tingkat Perkembangan Ekonomi

Brunei ialah penghasil minyak yang terbesar ketiga di Asia Tenggara, dengan pengeluaran sebanyak 180,000 tong (29,000 m³) sehari, serta juga penghasil gas yang terbesar keempat di dunia. Tingkat pertumbuhannya melambung naik dengan kenaikan harga petroleum pada tahun 1970-an dan puncaknya pada tahun 1980 dengan tingkat pertumbuhannya sebesar AS$5.7 bilion. Bagaimanapun, tingkat pertumbuhannya merosot sedikit dalam waktu lima tahun berturut-turut, dan kemudian jatuh hampir 30% pada tahun 1986. Kejatuhan tingkat pertumbuhannya ini diakibatkan oleh jatuhnya harga petroleum serta pemotongan pengeluaran oleh Brunei.

Tingkat pertumbuhan di Brunei mulai sedikit naik sejak tahun 1986, dan tumbuh sebanyak 12% pada tahun 1987, 1% pada tahun1988, dan 9% pada tahun 1989. Pada tahun-tahun belakangan ini, tingkat pertumbuhannya sebesar 3.5% pada tahun 1996, 4.0% pada tahun 1997, 1.0% pada tahun 1998, dan anggaran 2.5% pada tahun 1999 (disebabkan oleh harga minyak yang lebih tinggi pada separuh kedua). Walaupun demikian, tingkat pertumbuhan di Brunei pada tahun 1999 sebanyak kira-kira AS$4.5 bilion masih jauh daripada tingkat pertumbuhan puncak pada tahun 1980.

Krisis Keuangan Asia pada tahun 1997 dan 1998, bersama-sama dengan naik turun harga minyak telah mewujudkan ketidakpastian serta ketidakstabilan dalam ekonomi di Brunei. Selain itu, jatuhnya lembaga AMEDEO, syarikat pembinaan Brunei yang terbesar proyek-proyeknya membantu meningkatkan ekonomi dalam negeri yang mengakibatkan kemerosotan ekonomi.

7. Tingkat Pendidikan

Program pendidikan diarahkan untuk menciptakan manusia yang berakhlak dan beragama dan menguasi teknologi. Pemerintah telah menetapkan tiga bidang utama dalam pendidikan, yaitu :

a.       Sistem dwibahasa di semua sekolah

b.      Konsep Melayu Islam Beraja (MIB) dalam kurikulum sekolah

c.  Peningkatan serta perkembangan sumber daya manusia termasuk pendidikan vokasional (kejuruan) dan teknik.

Dalam bidang pendidikan, Pemerintah Brunei Darussalam lebih mengutamakan pada penciptaan SDM yang berahlak, beragama, dan menguasai teknologi. Sistim pendidikan umum di Brunei Darussalam memiliki banyak kesamaan dengan negara-negara “commonwealth” seperti Inggris, Malaysia,

8. Budaya

Brunei Darussalam adalah Negara dengan muti etnis, dimana etnis-etnis tersebut tergabung dalam satu kelompok etnis yang bernama Barunay. Keragaman yang ada dalam etnis-etnis yang berbeda tersebut bukanlah terletak pada aspek agama, melainkan budaya, sosial, dan bahasa. Pribumi Brunei yang beragama islam lebih cenderung menjadi Brunei Malays, walaupun mereka sepenuhnya tidak berbicara bahasa Melayu.

SUMBER :

http://bdasc.org/

http://antenatv-rakitan.blogspot.com/2013/04/sistem-kesejanteraan-ala-brunei.html/

http://virtual-bruneidarussalam.blogspot.com/2013/03/the-welfare-system-of-brunei-darussalam.html

Powerpoint Tugas Etika Profesi Akuntansi Minggu ke-3 (IESBA)

Nama : Desty Trisnayannis
NPM : 21210860
Kelas 4EB15
Kelompok 7


Powerpoint IESBA Individu (English)

IESBA English from Desty Trisnayannis



Powerpoint IESBA Kelompok 7 (English)

IESBA Kelompok 7 (English) from Desty Trisnayannis



Powerpoint IESBA Kelompok 7 (Translate)
 

IESBA Kelompok 7 (Translate) from Desty Trisnayannis

[ Translated ] International Ethics Standards Board for Accountants

"Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants : 2013 Edition"

Nama : Desty Trisnayannis

NPM   : 21210860

Kelas   : 4EB15

Translate halaman 96 – 99

290.503  Jika perusahaan juga mengeluarkan laporan audit yang tidak termasuk pembatasan pada penggunaan dan distribusi untuk klien yang sama, ketentuan-ketentuan ayat 290.500 - 290.514 tidak mengubah persyaratan untuk menerapkan ketentuan ayat 290.1 - 290.232 dengan perikatan audit.

290.504  Modifikasi dengan persyaratan Pasal 290 yang diijinkan dalam keadaan yang telah diatur diatas dijelaskan dalam paragraf 290.505 - 290.514. Kepatuhan dalam semua hal yang lain dengan ketentuan Pasal 290 diperlukan.

Entitas Kepentingan Umum

290.505  Bila ketentuan yang ditetapkan pada ayat 290.500 - 290.502 terpenuhi, maka
tidak perlu menerapkan persyaratan tambahan dalam paragraf 290.100 – 290.232 yang berlaku pada perjanjian audit untuk entitas kepentingan umum.

Entitas terkait

290.506  Bila ketentuan yang ditetapkan pada ayat 290.500 – 290.502 terpenuhi, referensi untuk klien audit tidak termasuk entitas terkait. Namun, ketika tim audit mengetahui atau memiliki alasan untuk percaya bahwa hubungan atau keadaan yang melibatkan entitas terkait klien yang relevan dengan evaluasi independensi perusahaan klien, tim audit akan termasuk entitas terkait pada saat mengidentifikasi dan mengevaluasi ancaman terhadap independen dan menerapkan pengamanan yang memadai.

Jaringan dan Jaringan Perusahaan

290.507 Bila ketentuan yang ditetapkan pada ayat 290.500 – 290.502 terpenuhi, mengacu pada perusahaan tidak termasuk perusahaan jaringan. Namun, ketika perusahaan mengetahui atau memiliki alasan untuk percaya bahwa ancaman yang diciptakan oleh kepentingan dan hubungan perusahaan jaringan, mereka harus dimasukkan dalam evaluasi ancaman terhadap independen.

Kepentingan Keuangan, Pinjaman dan Jaminan, Bisnis Hubungan Kekerabatan dan  Keluarga dan Hubungan Pribadi

290.508 Bila ketentuan yang ditetapkan pada ayat 290.500 – 290.502 terpenuhi,  ketentuan yang diatur dalam ayat 290.102 – 290.145 hanya berlaku untuk  anggota tim yang terlibat, anggota keluarga langsung mereka dan  anggota keluarga dekat.

290.509 Selain itu, kepastian harus dibuat apakah ancaman terhadap independen diciptakan oleh kepentingan dan hubungan, seperti yang dijelaskan dalam ayat 290.102 – 290.145, antara klien audit dan berikut anggota tim audit:

(a.) Mereka yang memberikan konsultasi mengenai teknis atau isu-isu spesifik dalam industri, transaksi atau kejadian, dan

(b.)  Mereka yang memberikan pengendalian mutu untuk perjanjian, termasuk
mereka yang melakukan perjanjian dalam penijauan ulang pengendalian mutu.

Evaluasi harus dilakukan tentang pentingnya setiap ancaman yang telah tim terkait yakini alasannya diciptakan oleh kepentingan dan hubungan antara klien audit dan yang lainnya dalam perusahaan yang dapat langsung mempengaruhi hasil dari perjanjian audit, termasuk yang merekomendasikan kompensasi, atau yang menyediakan pengawasan langsung, manajemen atau pengawasan lain dari mitra perjanjian audit yang berhubungan dengan kinerja perjanjian audit (termasuk semua tingkat senior secara berturut-turut dari  mitra yang melakukan perjanjian hingga individu senior perusahaan atau mitra pengelola (Kepala Eksekutif atau setara)).

290.510 Evaluasi juga harus dibuat tentang pentingnya setiap ancaman yang tim terlibat yakini alasannya diciptakan oleh kepentingan keuangan klien audit yang dimiliki oleh individu, seperti yang dijelaskan dalam ayat 290.108 - 290.111 dan ayat 290.113 – 290.115.

290.511 Dimana ancaman bagi independen tidak pada tingkat yang dapat diterima, pengamanan harus diterapkan untuk menghilangkan ancaman tersebut atau menguranginya ke tingkat yang dapat diterima.

290.512 Dalam menerapkan ketentuan yang diatur pada ayat 290.106 dan 290.115 untuk kepentingan perusahaan, jika perusahaan memiliki kepentingan keuangan yang material, apakah langsung atau tidak langsung, dalam klien audit, ancaman kepentingan pribadi yang dibuat akan signifikan sehingga tidak ada pengamanan dapat mengurangi ancaman ke tingkat yang dapat diterima. Dengan demikian, perusahaan tidak akan memiliki sebuah kepentingan finansial.

Pekerjaan dengan Klien Audit

290.513 Evaluasi harus dilakukan tentang pentingnya ancaman apapun dari hubungan kerja seperti yang dijelaskan dalam ayat 290.134 – 290.138. Dimana ada ancaman yang tidak pada tingkat yang dapat diterima, perlindungan harus diterapkan untuk menghilangkan ancaman tersebut atau menguranginya ke tingkat yang dapat diterima. Contoh pengamanan yang mungkin cocok termasuk dalam ayat 290.136.

Penyediaan Layanan Non-Jaminan

290.514  Jika perusahaan melakukan perjanjian untuk mengeluarkan batasan penggunaan dan laporan distribusi untuk klien audit dan menyediakan layanan non-jaminan kepada audit klien, ketentuan-ketentuan ayat 290.156 – 290.232 harus dipenuhi dengan, subjek pada paragraf 290.504 – 290.507.

BAGIAN 291 *

INDEPENDEN – PERJANJIAN JAMINAN LAINNYA

ISI

Ayat

Bagian Struktur .................................................................................. 291.1

Pendekatan Kerangka Konseptual ke Independen ............................. 291.4

Perjanjian Jaminan ........................................................................... 291.12

Tuntutan – Perjanjian Dasar Jaminan ............................................... 291.17

Pelaporan Langsung Perjanjian Jaminan ......................................... 291.20

Laporan yang termasuk Pembatasan Penggunaan dan Distribusi .... 291.21

Beberapa Pihak yang Bertanggung Jawab ....................................... 291.28

Dokumentasi .................................................................................... 291.29

Periode Perjanjian ............................................................................ 291.30

Pertimbangan lainnya ...................................................................... 291.33

Penerapan Pendekatan Kerangka Konseptual ke Independen ....... 291.100

Kepentingan Keuangan .................................................................. 291.104

Pinjaman dan Jaminan .................................................................... 291.113

Hubungan Bisnis ............................................................................ 291.119

Keluarga dan Hubungan Pribadi .................................................... 291.121

Pekerjaan dengan Klien Jaminan ................................................... 291.128

Layanan Terbaru dengan Klien Jaminan ........................................ 291.132

Menjabat sebagai Direktur atau Pejabat dari Klien Jaminan ......... 291.135

Asosiasi Lama Personil Senior dengan Klien Jaminan .................. 291.139

Penyediaan Layanan Non-jaminan kepada Klien Jaminan ............ 291.140

                 Tanggung Jawab Manajemen ........................................ 291.143

                 Pertimbangan lainnya .................................................... 291.148

Biaya-biaya ..................................................................................... 291.151

                 Biaya – Ukuran Relatif .................................................. 291.151

                 Biaya – Tempo ............................................................... 291.153

                 Biaya Kontingen ............................................................ 291.154

Hadiah dan Keramahan ................................................................... 291.158

Aktual atau Terancam Proses Pengadilan ....................................... 291,159

* Koreksi terhadap bagian ini timbul dari perubahan Kode menangani pelanggaran persyaratan Kode Etik yang akan efektif pada tanggal 1 April 2014. Lihat halaman 154.